Perlukah Rantau Baru

Oleh : Rudi Hartono G

Kepanikan, Kegelisahan, itulah kata-kata yang dapat merefleksikan keadaan masyarakat yang berdomisili lima ratus meter dari bibir pantai khususnya Sumatra Barat. Dengan keadaan alam yang sedang ‘rapuh’ ditambah dengan isu akhir-akhir ini tentang gelombang besar yang terkenal dengan tsunami, maka jelas semua masyarakat di sekitar pantai gamang.

Entah apa yang menyebabkan dan siapa menciptakan isu tersebut, tetapi yang pasti yakni atas nama kepentingan berada di balik itu semua. Dengan menciptakan isu yang tak bertanggungjawab maka pihak tersebut akan mendapat untung di antara ketakutan dan kepanikan masyarakat.

Sebenarnya dalam literatur yang namanya tsunami atau gelombang pasang besar, tak asing lagi di daerah Sumatra Barat khusus daerah pantai kota Padang, pada masa Belanda menguasai daerah ini juga terjadi hal serupa, tetapi yang menjadi perhatian yang besar baik dari pemerintah Belanda ataupun peneliti yakni gelombang yang di awali oleh gempa pada tahun 1797. Keadaan kota Padang pada saat itu luluh lantak sehingga mengakibatkan seluruh aktifitas terhenti. Gelombang tersebut mengakibatkan kapal-kapal dan perahu yang tertambat di pelabuhan muara terlempar sejauh tiga ratus sampai dengan lima ratus meter dan daratan di sekitar pelabuhan rata dengan tanah (G. Asnan :2007)

Rantau Baru

Sebenarnya istilah merantau tak asing lagi bagi orang Sumatra Barat khususnya Minangkabau. Pergi merantau bagi masyarakat ini sudah menjadi ciri khas dan akhirnya menjadi budaya. Memang awalnya merantau disebabkan oleh motif ekonomi yang melandasi. Tetapi di sepanjang perjalanannya motif tersebut akhirnya berubah, sesuai dengan zaman.

Seperti setelah terjadinya perang Paderi antara Belanda ditambah kaum adat melawan kaum agama, sehingga ringkasnya kaum agama kalah dan melarikan diri (merantau) untuk menyelamatkan diri dan pada masa ini jelas kaum ulama yang banyak merantau ke daerah timur yang dianggap belum dikuasai Belanda.

Juga di masa pergolakan yakni PRRI, akhirnya Sumatra Tengah “kalah” dan para pejuang (tentara, pelajar bersenjata) yang umumnya lali-laki ikut dalam perperangan tersebut lari akibat penindasan PKI (Partai Komunis Indonesia). Tindakan PKI disebabkan ingin menambah basisnya di daerah, jadi bila seseorang yang nyata-nyata terlibat perperangan dan orang yang diduga saja terlibat akan dipaksa ikut organisasi ini, lalu bila tidak bergabung, maka akan ditindas. Dan juga alasan merantau yang tak bisa terbantahkan yakni akibat rasa tak terima sebagai orang yang kalah perang dan hanya ada satu jalan untuk keluar dari rasa ini yakni dengan merantau (Mestika Zed, dkk).

Terakhir setelah orde baru lengser mengakibatkan ketimpangan dari berbagai aspek terlebih dunia pendidikan. Pendidikan hanya berada di pusat, akibatnya masyarakat yang menginginkan limpahan pendidikan, harus pindah atau yang sering disebut merantau secara intelektual).

Tetapi bila kita kembali pada persoalan di atas, maka sekarang bisa jadi masalah keselamatan dan ketentraman yang membuat masyarakat merantau. Terlebih kita tahu bahwa Padang dulunya, juga adalah daerah tujuan merantau masyarakat dari luhak nan tigo, karena daerah yang ramai.

Selain daerah bagian barat juga daerah wilayah timur juga menjadi tujuan perantau untuk berdagang dan akhirnya menetap di sana. Daerah timur dipilih karena daerah tersebut ramai disebabkan oleh banyak aktifitas perdagangan dari seluruh dunia berpusat di sana.

Akankah daerah timur tersebut, menjadi daerah yang akan menjadi tujuan perantauan berikutnya atau kita mencari daerah baru misalnya pulau Kalimantan yang dianggap aman dari masalah itu.

Akhirnya semua berada di tangan kita masing-masing, apakah kita akan tenang dan berhati-hati atau akan selalu menanggapi isu-isu yang terlontar dari pihak yang tak bertanggungjawab lalu kita menyelamatkan diri ke tempat yang dirasa menentramkan.

***Penulis adalah mahasiswa Ilmu Sejarah Universitas Andalas.

Beralih ke Corak Baru Terjebak Arus Lama

Oleh : Rudi Hartono Gece***

Judul : Memikir Ulang Regionalisme

Penulis : Gusti Asnan

Penerbit : Jakarta :Yayasan Obor

Cetakan : Pertama, 2007

Tebal : XXVI + 263 Hal

Bila kita melihat dan memperhatikan semua karya tulis orang Indonesia pada masa sekarang, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa kebanyakkan dari karya tulis tersebut adalah karya yang tak bisa diterbitkan dulunya, juga karya yang dipersulit untuk terbit dan karya yang dianggap bertentangan dengan norma-norma ketimuran.

Tetapi sekarang terbalik, banyak tulisan yang menyajikan persoalan yang dianggap ‘tabu’ dulunya, sekarang seenaknya menjadi konsumsi kalayak ramai dan juga tulisan yang dipastikan di masanya dianggap dapat menghancurkan cita-cita Bangsa seperti buku yang dikategorikan kiri, tak boleh masuk apalagi diterbitkan di sini, tetapi sekarang mendapat tempat juga banyak beredar dan laku keras.

Begitupun buku ini, penulis membahas persoalan yang dulu belum tersentuh atau sempat terlupakan yakni dekade 1950-an. Dekade ini dianggap adalah dasawarsa Negara sedang kebla-blasan seperti kejadian seumur jagungnya pemerintahan, silih berganti pertukaran kabinet dan zaman banyaknya pemberontakan di daerah-daerah yang dulu sangat menyokong pemerintah. Dan dalam segi sparsial penulis meneliti Sumatra Barat (SB) yang pada tahun ini masih menjadi bagian Provinsi Sumatra Tengah.

Buku ini membahas secara menyeluruh SB sepanjang dasawarsa 1950-an yang relatif luput dari kajian sejarawan ataupun para ilmuan sosial, padahal berbagai pengalaman tersebut bisa menjelaskan bagaimana sikap perpolitikan, sosial, budaya orang SB sekarang ini.

Pelbagai sikap tersebut, berlandaskan atas pemikiran orang pinggir (daerah) melihat dirinya sebagai bagian pusat (Jakarta) yang masih muda belia, serta hubungan daerah dengan pusat. Di samping itu juga membahas perlawanan daerah kepada pusat baik berupa pemikiran atau kontak senjata dalam artian Sumatra Tengah ke Jakarta dan perlawanan Riau dan Jambi (sebagai pinggiran) kepada pusat (dalam hal ini Bukittingi).

Tetapi yang perlu dikritisi yakni ungkapan membahas secara menyeluruh Sumatra Barat sepanjang dasawarsa 1950-an namun bila dilihat dalam buku di atas, maka bisa disimpulkan bahwa buku ini hanya membahas ‘kulit ari’ masalah SB dasawarsa itu. Ini bias dilihat dalam bab III tentang ide-ide tentang otonomi dan demokrasi, dalam penjelasan isu ini penulis mengambil pemikiran M. Hatta dan M. Nasrun sebagai representatif ide yang tercermin di Sumatra Barat . Tetapi bukankah kita tahu bahwa dalam hal ide-ide domokrasi dan otonomi bukan hanya dua orang ini saja yang mengambil peran baik dalam mendukung, dan memberi masukkan baru.

Di sini masih ada tokoh-tokoh baik berada di luar Sumatra Barat, masyarakat ‘awan’ (atau bukan dari golongan orang besar) dan juga perempuan seperti Rasuna Said yang ikut dalam polemik tentang ide-ide otonomi dan demokrasi. Dengan mengambil satu saja sebagai wakil dari pelbagai golongan ini, maka akan bisa merepresentasikan dinamika masyarakat di Sumatra Barat.

Tentu dengan memilih dua tokoh ini sebagai representatif ide-ide otonomi dan demokrasi di daerah SB terlihat penulis terjebak ‘pakem lama’ yakni orang besar bias mewakili orang banyak (dalam buku ini yakni pembesar politik), sehingga ungkapan sejarah hanya milik orang besar’ bisa terlihat dalam buku ini, dan membenarkan ungkapan Bambang Purwanto (2007: Ombak) bahwa historiografi Indonesia gagal karena sepanjang perjalanannya rakyat kebanyakkan (badarai) tak sempat masuk atau mendapat tempat dalam rekontruksi sejarah.

Walaupun demikian buku ini sudah mulai mencoba membahas bagian yang belum ‘terlirik’ atau tak sempat diungkapkan oleh ilmuan sosial dan para sejarawan, sehingga dengan memahami dasawarsa ini, maka kita bisa mengetahui dan akhirnya menjadi bijaksana dalam menilai kejadian yang ‘sebangsa’ dengan hal ini di Indonesia dan Sumatra Barat pada khususnya . Dan dengan hadirnya buku ini, maka kita bisa mendapatkan kembali sejarah yang hilang juga bisa menghilangkan haus akan sejarah Sumatra Barat pada dasawarsa 1950-an.

***Penulis adalah Mahasiswa Sejarah dan tergabung dalam Komunitas Hujan.

Pengaruh Mitologi dalam Dunia Laut
Oleh : Rudi Hartono Gece***

Judul : Dunia Maritim Pantai Barat Sumatra
Penulis : Gusti Asnan
Penerbit : Ombak : Yogyakarta
Cetak : Pertama, Juli 2007
Tebal : IX + 405 Hal

Kecenderungan pemerintah dalam masa kotemporer, sudah mulai melirik sektor yang tak lagi hanya wilayah darat, tetapi telah mulai ‘sadar’ bahwa wilayah laut Indonesia adalah kekayaan maha dahsyat bila dikelola dengan tepat, dan baru percaya lautlah wilayah terbesar yang dimiliki Indonesia.

Di dalam buku ini bisa dilihat bagaimana ‘tuan’ dari Indonesia (Hindia Belanda) khusus pantai barat Sumatra mengelola dan memprioritaskan masalah kelautan ini. Bagaimana kesadaran dari orang asing tersebut dengan potensi yang terkandung dalam wilayah ini.

Tetapi yang perlu diperhatikan yakni konsep pantai barat Sumatra disini mengundang artian pantai barat Sumatra yang menjadi satu kesatuan administrative. Dan wilayahnya yakni mulai dari Inderapura di Selatan hingga Singkel (Aceh) di Utara seperti ditegaskan dalam Besluit van de hooge regeering (keputusan dari kepala pemerintahan) tahun 1825, atau tepatnya 20 Desember 1825 dan yang menjabat pada masa itu yakni H.J.J.L de Stuers yakni pada masa jabatannya yakni Desember 1824 sampai dengan Juli 1829 (Gusti Asnan: 2006).

Aspek maritim yang menjadi fokus utama disertasi yang telah dibukukan ini adalah aspek perdagangan dan pelayaran. Hal ini disebabkan karena aspek perkapalan, perikanan, perampokan, mitologi akan bergerak dengan sendirinya bila dua aspek di atas bergerak dan berkembang.

Karena pemahaman yang analisa yang tajam dari Kolonial Belanda terhadap potensi yang dimiliki oleh daerah ini, maka diawal langsung langsung terlihat daerah ini menjadi perintis.

Akhirnya aspek perdagangan dan perkapalan mulai secara sungguh-sungguh dimasukan dalam sistem ekonomi yakni tahun 1819 (hal 13) dan sejak tahun ini dua aspek menjadi prioritas.

Tetapi yang perlu dicurigai yaknim mengapa mitologi laut seolah ‘dianak tirikan’ bukankan pemahaman terhadap mitos telah lama berkembang dan sangat mempengaruhi budaya sehingga akhirnya berorientasi pada perilaku masyarakat.

Sampai sekarang bisa kita lihat bagaimana penghargaan masyarakat pantaidi Minangkabau terhadap laut. Bila terjadi kekurangan dan banyak musibah, maka dengan sendirinya upacara atau ritualpun dilaksanakan. Umumnya di daerah pantai masyarakat menyembelih kerbau yang di simbolkan sebagai hewan berarti bagi orang Minang, dan darahnya dicurahkan ke laut.
Dengan memahami dan menjelaskan pengaruh mitos-mitos yang ada di daerah Inderapura sampai ke Singkel yang pasti berbeda, maka dengan sendirinya muncullah pemahaman dan kebijaksanaan dari perilaku penguasa di sana, mengapa kebijakan ini dilakukan.

Akhirnya buku ini tentunya sangat bermanfaat bagi kita yang sadar dan menyukai dunia maritim sehingga tentu dengan sendirinya menimbulkan kepahaman. Buku ini juga layak menjadi penambah dan mungkin awal dari literatur tentang maritim Indonesia khususnya pantai barat Sumatra, terlebih bahasa yang digunakan komunikatif danjuga mengunakan bahasa sedikit popular.
*** Penulis adalah mahasiswa Ilmu Sejarah dan sekarang di FLI (Forum Lintas Ilmu) dan LPK dan sekarang aktif di buletin Independen.

Perempuan dalam Pergulatan dan Pergulatan dalam Perempuan
Oleh : Rudi Hartono***

Di waktu seminar membedah, buku Shock and love di gedung E Universitas Andalas, ada hal yang menarik tentang statement seorang panelis, yakni orang Indonesia, khususnya perempuan sekarang menjadi ‘rebutan’ bagi laki-laki (orang Barat). Hal ini disebabkan karena anggapan orang sana, bahwa orang Timur khususnya perempuan Indonesia adalah perempuan yang penurut dengan suami. [1]

Tentu hal ini yang sangat aneh, mengapa fenomena ini terjadi dan berkembang. Di wilayah Barat perempuan di sana sedang berpesta dengan jerih payahnya selama ini sehingga akhirnya cita-cita selama ini yakni ingin mendapatkan hak sama lewat istilah ‘feminisme’ tercapai.

Tetapi, ternyata dalam hal ini dapat dicurigai, bahwa laki-laki di wilayah Barat ternyata tak menginginkan perempuan menjadi orang nomor satu dimana pun atau paling tidak di rumah tangga. [2]

Sehingga rasional yang dibangga-banggakan selama ini, tentu menjadi ambigu antara ucapan dan perbuatan.[3]

Tetapi di sini kita tak ingin mengkaji latarbelakang (background) pemikiran mengapa laki-laki di Barat telah berpaling dari wanita sewilayahnya, tetapi hanya mengkaji perbandingan antara orang Barat dan Timur dalam proses berhasil dan cara berhasil untuk mendapat apa yang ingin dia inginkan selama ini, dan tentu kendala yang didapat selama perjuangan dan mempertahankan eksistensinya.

Dalam hal ini penulis mengambil contoh dari salah satu wilayah Timur dan negara apa lagi selain Indonesia. [4] dan negara Amerika Serikat. Di sini kita akan tentunya memakai istilah atau konsep negara berkembang dan negara maju.

Negara maju adalah konsep mengambarkan kebesaran dari negara baik dari segi, ekonomi, pemikiran, budaya, politik, sosial. Sedangkan negara berkembang yakni negara yang ingin atau sedang beranjak maju dan ingin meninggalkan kekolotannya.

Jadi jelas dengan sendirinya kita tak bisa membandingkan antara dua daerah yang masuk dalam konsep ini. kemajuan negara maju bukan hanya karena orang di dalamnya hebat atau kritis tetapi, masa yang pengalaman historisnya juga panjang. Menurut A.A Toffel bahwa negara pasti akan melewati tiga gelombang besar. Gelombang tersebut yakni gelombang Pertanian, gelombang industri, gelombang informasi dan negara maju menghadapi satu gelombang dalam waktu satu abad, tetapi lain halnya dengan negara berkembang tiga gelombang ini dihadapinya sekaligus. [5]

Tetapi yang menarik yakni sebutan dari dua wilayah Barat (Amerika) dan Timur (Indonesia) terhadap she (wanita). Orang Amerika untuk menyatakan lawan jenis laki-laki yakni women (dan orang juga mengartikan wanita), tetapi kalau di Indonesia disebut perempuan. [6] Dalam hal ini perempuan berasal dari kata ‘empu’ yakni tokoh manusia yang dihargai dan dihormati.

Seperti yang dijelaskan di atas bahwa dalam dua daerah ini sulit atau riskan untuk diperbandingkan hal ini jelas, tetapi dalam persamaan kita bisa lihat bahwa faktor penghambat dalam perkembangan gerakan yang ingin mengembalikan atau menuntut haknya sama dengan laki-laki yakni keluarga, agama, budaya. [7]

Dalam hal ini akan kita jelaskan bagaimana keluarga sangat berpengaruh untuk meningkatkan berkembangnya perempuan. Keluarga bisa mentranfomasikan ilmu untuk perkembangan atau pengembang kemajuan seseorang anak. Keluargalah adalah faktor kunci yang sangat berperan penting untuk semua hal.

Tetapi, keluarga juga berperan untuk menutup atau menghambat kemajuan. Bayangkan bila keluarga memingit anaknya waktu tak mendapat mencicipi nikmat pendidikan, maka tak akan pernah perempuan untuk berfikir tentang hal ini. seperti yang dilakukan R.A Kartini dalam umur 15 Tahun sudah tak bisa mencicipi pendidikan, tetapi hanya karena tulisan suratnya dipublikasi, maka ia sekarang dianggap sebagai tokoh emansipasi wanita walau berbagai pro-kontra.

Faktor agama juga berperan untuk mengembangkan kemajuan perempuan. Dalam agama perempuan dianggap mahkluk ke dua dan hanya sebagai pembawa dosa. Perempuan dalam agama Hindu dianggap berguna bila sudah menikah dengan seorang pria, ia akan menyerahkan hudup bagi dharma kepada suami. Perempuan yang menikah dianggap suci, sedangkan perempuan yang ditinggal suami (janda) dianggap rendah. Dan yang paling menyedihkan bagi agama Hindu yakni apabila suami dari perempuan meninggal, maka istri harus meninggal (dengan cara dibakar). [8]

Tetapi kalu kita ambil contoh di Bali, maka tradisi bakar istri bila suami meninggal duluan, tidak ada hanya dalam hal ini sangat terjadi perbedaan yang diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Dalam segi pemberian bantuan orangtua, anak laki-laki dan perempuan juga berbeda pada prinsipnya. Menurut Astiti (1994) jenis bantuan yang diberikan orangtua terhadap anak laki-laki bila dibanding dengan perempuan tidak berbeda, tetapi yang membedakan yakni frekuensi pemberian dan jumlah pemberian. Kalau untuk anak laki-laki dianggap kewajiban orangtua, sedang untuk perempuan dianggap sebagai bantuan sukarela. [9]

Dalam agama Budha perempuan tak bisa sama dengan laki-laki. Bila seorang perempuan ingin menjadi Budha, maka cara yang akan ditempuh berat bila dibanding laki-laki. Dalam hal ini tingkatan laki-laki untuk menjadi Budha hanya melewati 250 silas, sedangkan perempuan harus melewati 350 silas. [10]

Dan hal ini juga terjadi pada agama Yahudi dan Kristen, perempuan dianggap orang kelas dua. Ia dianggap najis dan bergelimang dosa, aktu sedang ‘haid’ ia akan dijauhkan dan dianggap berdosa besar dan waktu sedang melahirkan anak.

Sedangkan, dalam agama Islam hal yang banyak dipertentangkan dan dikritik oleh aktifis gender yakni adanya anjuran poligami. Dalam agama Islam laki-laki dibolehkan untuk menikah satu, dua, tiga sampai empat perempuan.

Tetapi menurut Gustave Lebone yakni pendapat orang bahwa tidak pernah ada kebencian ataupun celaan orang Eropa terhadap peraturan poligami, karena ia menggangap poligami di Timur baik dan dapat mengangkat derajat dan martabat ahklak umat yang melakukannya dan lebih mengokohkan pertalian keluarga. [11]

Sedangkan perempuan dalam budaya, juga dianggap orang kelas dua (second’s sex). Ia hanya diberikan porsi dalam rumah tangga [12] budaya pada awalnya sangat mengekang aktifitas perempuan bila berada di luar rumah. Hal ini karena budaya adalah satu kosensus bagi manusia terhadap cara dan trik untuk menghargai atau bersahabat dengan lingkungan.

Kesimpulan
Di negara berkembang khususnya Indonesia, keinginan untuk mengamakan hak telah lama berkembang dan sekarang sudah mendapatkan hasil, tetapi hasil ini masih mencurigakan yakni apakah hasil yang didapat ini timbul dari kesadaran atau hanya karena trik politik untuk mendapatkan massa politik dari perempuan.
Orang Amerika lebih dulu mendapatkan hasil dari kerjakeras diakibatkan kerena negara tersebut sudah lama merdeka.
Dan factor agama, budaya, keluarga adalah faktor pendorong dan penghambat dari cita-cita persamaan hak.
Solusinya yakni perlu ditafsirkan kembali konsep perempuan baik dari segi agama, budaya, keluarga.








Daftar Kepustakaan

Al-Jahrani, Musfir. Poligami dari Berbagai Perspektif. Jakarta : Insan Press, 1996.
Djayadiningrat, Soenarjati. Citra Wanita dalam Lima Novel Terbaik Sinclair Lewis dan Gerakan Wanita Amerika : Fakultas Sastra UI, 1995.
Dorothy W. Cantor, dkk. Women in Power ; Kiprah Wanita dalam Dunia Politik. Jakarta : Gramedia, 1992.
Fadlillah. Kecerdasan Budaya. Padang : Andalas University Press. 2006.
Fauzie, dkk. Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia. Yogyakarta : Perpustakaan Yayasan Hatta, 1993.
Ihromi T.O. Bunga Rampai Sosiologi Keluarga. Jakarta: Obor Indonesia, 2004.















[1] Kegiatan ini diadakan pada hari selasa 9 November 2007. Yang menyampaikan adalah penyaji yang ber-basic llmu antropologi.
[2] Padahal di wilayah Barat dari dulu diagungkan sifat rasionalisme, demokratis, pluralisme, dan lain-lain. Lalu yang menjadi pertanyaan apakah orang yang dianggap Barat ‘waah’ ternyata secara tersirat sekarang menginginkan kembali ke arah yang dianggap ‘kuno’ yakni perempuan yang patuh dan tunduk terhadap suami.
[3] Atau mungkin kejenuhan dari tindak-tanduk perempuan Barat selama ini.
[4] Alasan yang diambil karena ada kedekatan dan kepahaman dengan negara ini.
[5] Dikutip dari buku Fadlilllah yang berjudul Kecerdasan Budaya, Padang, Andalas University Press. Hal 13.
[6] Penyebutan ini bukan tanpa alasan, hal ini disebabakan bahwa asal nama perempuan bermaknakan lebih meninggikan arti bila dibandingkan sebutan wanita. Baca Ciptaningsih Utaryo dalam Permasalahan Perempuan di Negara-Negara Berkembang. Perpustakaan Yayasan Hatta, hal 75.
[7] Untuk jelasnya baca Women in Power ; Kiprah Wanita dalam Dunia Politik. Fakultas Sastra UI.
[8] Baca A. Nunuk Prasetyo Murdianti dalam Pengaruh Agama dalam Ideologi Gender. Perpustakaan Yayasan Hatta, hal 5.
[9] Dikutip dari Tjok Istri Putra Astiti dalam Nilai Anak dalam Kehidupan Keluarga Orang Bali. Bunga Rampai Sosiologi Keluarga. Jakarta : Yayasan Obor, 2004. hal 237.
[10] Ibid.
[11] Baca Dr. Musfir Al-Jahrani dalam Poligami dari Berbagai Perspektif, Jakarta : Insan Press. Hal 87.
[12] Dalam istilahnya permpuan diidentikan dengan kasur,sumur, dapur. Y.B Mangunwidjaya dalam Kemiskinan dalam Perempuan, Perpustakaan Yayasan Hatta. Hal 148.

Merantau

Merantau
Oleh: Rudi Hartono***

Banyak dan sungguh banyak orang yang mengkaji Minangkabau dilihat dari aspek merantaunya. Aspek ini tentu tidak bisa dinilai sebagai pengagung-agungkan oleh orang Minang sendiri terhadap budaya yang telah lama tercipta. Tetapi dengan sendirinya bila tak menginggung budaya ini, maka kajian tentang Minangkabau tak akan berhasil mengambarkan sifat dan tabiat dengan baik. [1]

Tetapi dari penjelasan yang banyak tersebut, juga tersirat bahwa merantau adalah sebuah etos kerja yang tinggi dari orang Minangkabau. Tentu hal ini tidak sembarangan, memang sekarang pergi ‘merantau’ ke Jakarta membutuhkan waktu 1 jam 15 menit dan ke Malaysia 50 menit saja. Tetapi coba bayangkan bagaimana orang Minang bisa berdomisili di kota-kota pelabuhan yang ramau dulunya, dan bagaimana ia bisa mencapai dan dengan cara apa.

Pola merantau ini sebenarnya telah lama mendarah daging bagi orang Minang, bukan hanya sesudah orang asing masuk dan menguasai daerah ini, tetapi budaya merantau ini adalah budaya yang berkembang jauh sebelum masuk ‘si bule’ ke pedalaman atau di pesisir.


Lihat saja bagaimana daerah atau kampung yang berada di Negeri Sembilan Malaysia bernama. Nama daerahnya sama dengan daerah asal para perantau, sebutsaja, daerah Batuhampar, Payakumbuh, Mungko, Sori Malungga, Batubelang, Tigobatu, Tanahdata. Seolah di sana adalah daerah perluasan luhak Limopuluh Koto, dan Tanahdata, walaupun dipisahkan oleh hutan, rawa dan selat yang luas.

Coba bayangkan bagaimana perkampungan orang Minang bisa berada di sana, dan bukan hanya itu saja yang menjadi pertanyaan tetapi apa yang menyebabkan dengan rintangan hutan, rawa, sungai dan masih banyak lagi orang Minang bisa menghadang itu semua. Tentu hal ini menjelaskan bahwa etos kerja sangat tinggi.

Memang awal dari pola merantau orang Minang tak terlepas dari alasan materil yakni berkembangnya daerah pantai Timur Sumatra tetapi hal yang tak terbantahkan yakni keinginan untuk mencari budaya baru yang bisa menjembatani keinginan ‘kaum muda’ yang pergi merantau dan yang tak terpuaskan keinginannya di kampung.

Jadi etos kerja bukan hanya terjadi akibat keadaan daerah yang di rantau sangat menjanjikan tetapi karena adanya sebuah keinginan yang besar yang ditimbulkan oleh hati yang keras untuk berubah, baik secara finansial, atau budaya. Semangat ini hadir akibat ketidak puasan diri terhadap alam.

Sehingga, secara tersirat dapat ditarik kesimpulan, bahwa etos kerja tinggi tersebut tak bisa diturunkan bagi keturunan sesudahnya. Sehingga terlihat sekarang bagaimana budaya cepat menyerah telah menjangkiti orang Minang sekarang. [2] Tetapi etos kerja berasal dari keinginan hati ingin berubah.

Akhirnya, merantau bisa dikatakan adalah satu wujud dari etos kerja yang tinggi yang sudah mendarah daging bagi orang Minang, namun sekarang hal tersebut bisa dipertanyakan lagi ke nama hilangnya.

***Penulis adalah Mahasiswa Ilmu Sejarah Universitas Andalas, Padang.







[1] Dalam hal ini lihat saja tulisan yang awalnya disertasi Muchtar Naim dari Merantau.
[2] Hal ini bisa dilihat dari antusiasme orang Minang (Orang Muda) terhadap lowongan menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil)

Apapun itu!

semua tulisan yang pernah publikasi ataupun belum berkesempatan terpublikasi akan disimpan di sini.Dan ini tempat semua tercurah.

Kau yang Terlupakan

Aneh, pekerjaanmu di saat kau telah mengabadikan semua orang, kau lupa bahwa kau juga memerlukannya. dan disaat ini ku coba untuk meliriknya.