Perlukah Rantau Baru

Oleh : Rudi Hartono G

Kepanikan, Kegelisahan, itulah kata-kata yang dapat merefleksikan keadaan masyarakat yang berdomisili lima ratus meter dari bibir pantai khususnya Sumatra Barat. Dengan keadaan alam yang sedang ‘rapuh’ ditambah dengan isu akhir-akhir ini tentang gelombang besar yang terkenal dengan tsunami, maka jelas semua masyarakat di sekitar pantai gamang.

Entah apa yang menyebabkan dan siapa menciptakan isu tersebut, tetapi yang pasti yakni atas nama kepentingan berada di balik itu semua. Dengan menciptakan isu yang tak bertanggungjawab maka pihak tersebut akan mendapat untung di antara ketakutan dan kepanikan masyarakat.

Sebenarnya dalam literatur yang namanya tsunami atau gelombang pasang besar, tak asing lagi di daerah Sumatra Barat khusus daerah pantai kota Padang, pada masa Belanda menguasai daerah ini juga terjadi hal serupa, tetapi yang menjadi perhatian yang besar baik dari pemerintah Belanda ataupun peneliti yakni gelombang yang di awali oleh gempa pada tahun 1797. Keadaan kota Padang pada saat itu luluh lantak sehingga mengakibatkan seluruh aktifitas terhenti. Gelombang tersebut mengakibatkan kapal-kapal dan perahu yang tertambat di pelabuhan muara terlempar sejauh tiga ratus sampai dengan lima ratus meter dan daratan di sekitar pelabuhan rata dengan tanah (G. Asnan :2007)

Rantau Baru

Sebenarnya istilah merantau tak asing lagi bagi orang Sumatra Barat khususnya Minangkabau. Pergi merantau bagi masyarakat ini sudah menjadi ciri khas dan akhirnya menjadi budaya. Memang awalnya merantau disebabkan oleh motif ekonomi yang melandasi. Tetapi di sepanjang perjalanannya motif tersebut akhirnya berubah, sesuai dengan zaman.

Seperti setelah terjadinya perang Paderi antara Belanda ditambah kaum adat melawan kaum agama, sehingga ringkasnya kaum agama kalah dan melarikan diri (merantau) untuk menyelamatkan diri dan pada masa ini jelas kaum ulama yang banyak merantau ke daerah timur yang dianggap belum dikuasai Belanda.

Juga di masa pergolakan yakni PRRI, akhirnya Sumatra Tengah “kalah” dan para pejuang (tentara, pelajar bersenjata) yang umumnya lali-laki ikut dalam perperangan tersebut lari akibat penindasan PKI (Partai Komunis Indonesia). Tindakan PKI disebabkan ingin menambah basisnya di daerah, jadi bila seseorang yang nyata-nyata terlibat perperangan dan orang yang diduga saja terlibat akan dipaksa ikut organisasi ini, lalu bila tidak bergabung, maka akan ditindas. Dan juga alasan merantau yang tak bisa terbantahkan yakni akibat rasa tak terima sebagai orang yang kalah perang dan hanya ada satu jalan untuk keluar dari rasa ini yakni dengan merantau (Mestika Zed, dkk).

Terakhir setelah orde baru lengser mengakibatkan ketimpangan dari berbagai aspek terlebih dunia pendidikan. Pendidikan hanya berada di pusat, akibatnya masyarakat yang menginginkan limpahan pendidikan, harus pindah atau yang sering disebut merantau secara intelektual).

Tetapi bila kita kembali pada persoalan di atas, maka sekarang bisa jadi masalah keselamatan dan ketentraman yang membuat masyarakat merantau. Terlebih kita tahu bahwa Padang dulunya, juga adalah daerah tujuan merantau masyarakat dari luhak nan tigo, karena daerah yang ramai.

Selain daerah bagian barat juga daerah wilayah timur juga menjadi tujuan perantau untuk berdagang dan akhirnya menetap di sana. Daerah timur dipilih karena daerah tersebut ramai disebabkan oleh banyak aktifitas perdagangan dari seluruh dunia berpusat di sana.

Akankah daerah timur tersebut, menjadi daerah yang akan menjadi tujuan perantauan berikutnya atau kita mencari daerah baru misalnya pulau Kalimantan yang dianggap aman dari masalah itu.

Akhirnya semua berada di tangan kita masing-masing, apakah kita akan tenang dan berhati-hati atau akan selalu menanggapi isu-isu yang terlontar dari pihak yang tak bertanggungjawab lalu kita menyelamatkan diri ke tempat yang dirasa menentramkan.

***Penulis adalah mahasiswa Ilmu Sejarah Universitas Andalas.

Beralih ke Corak Baru Terjebak Arus Lama

Oleh : Rudi Hartono Gece***

Judul : Memikir Ulang Regionalisme

Penulis : Gusti Asnan

Penerbit : Jakarta :Yayasan Obor

Cetakan : Pertama, 2007

Tebal : XXVI + 263 Hal

Bila kita melihat dan memperhatikan semua karya tulis orang Indonesia pada masa sekarang, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa kebanyakkan dari karya tulis tersebut adalah karya yang tak bisa diterbitkan dulunya, juga karya yang dipersulit untuk terbit dan karya yang dianggap bertentangan dengan norma-norma ketimuran.

Tetapi sekarang terbalik, banyak tulisan yang menyajikan persoalan yang dianggap ‘tabu’ dulunya, sekarang seenaknya menjadi konsumsi kalayak ramai dan juga tulisan yang dipastikan di masanya dianggap dapat menghancurkan cita-cita Bangsa seperti buku yang dikategorikan kiri, tak boleh masuk apalagi diterbitkan di sini, tetapi sekarang mendapat tempat juga banyak beredar dan laku keras.

Begitupun buku ini, penulis membahas persoalan yang dulu belum tersentuh atau sempat terlupakan yakni dekade 1950-an. Dekade ini dianggap adalah dasawarsa Negara sedang kebla-blasan seperti kejadian seumur jagungnya pemerintahan, silih berganti pertukaran kabinet dan zaman banyaknya pemberontakan di daerah-daerah yang dulu sangat menyokong pemerintah. Dan dalam segi sparsial penulis meneliti Sumatra Barat (SB) yang pada tahun ini masih menjadi bagian Provinsi Sumatra Tengah.

Buku ini membahas secara menyeluruh SB sepanjang dasawarsa 1950-an yang relatif luput dari kajian sejarawan ataupun para ilmuan sosial, padahal berbagai pengalaman tersebut bisa menjelaskan bagaimana sikap perpolitikan, sosial, budaya orang SB sekarang ini.

Pelbagai sikap tersebut, berlandaskan atas pemikiran orang pinggir (daerah) melihat dirinya sebagai bagian pusat (Jakarta) yang masih muda belia, serta hubungan daerah dengan pusat. Di samping itu juga membahas perlawanan daerah kepada pusat baik berupa pemikiran atau kontak senjata dalam artian Sumatra Tengah ke Jakarta dan perlawanan Riau dan Jambi (sebagai pinggiran) kepada pusat (dalam hal ini Bukittingi).

Tetapi yang perlu dikritisi yakni ungkapan membahas secara menyeluruh Sumatra Barat sepanjang dasawarsa 1950-an namun bila dilihat dalam buku di atas, maka bisa disimpulkan bahwa buku ini hanya membahas ‘kulit ari’ masalah SB dasawarsa itu. Ini bias dilihat dalam bab III tentang ide-ide tentang otonomi dan demokrasi, dalam penjelasan isu ini penulis mengambil pemikiran M. Hatta dan M. Nasrun sebagai representatif ide yang tercermin di Sumatra Barat . Tetapi bukankah kita tahu bahwa dalam hal ide-ide domokrasi dan otonomi bukan hanya dua orang ini saja yang mengambil peran baik dalam mendukung, dan memberi masukkan baru.

Di sini masih ada tokoh-tokoh baik berada di luar Sumatra Barat, masyarakat ‘awan’ (atau bukan dari golongan orang besar) dan juga perempuan seperti Rasuna Said yang ikut dalam polemik tentang ide-ide otonomi dan demokrasi. Dengan mengambil satu saja sebagai wakil dari pelbagai golongan ini, maka akan bisa merepresentasikan dinamika masyarakat di Sumatra Barat.

Tentu dengan memilih dua tokoh ini sebagai representatif ide-ide otonomi dan demokrasi di daerah SB terlihat penulis terjebak ‘pakem lama’ yakni orang besar bias mewakili orang banyak (dalam buku ini yakni pembesar politik), sehingga ungkapan sejarah hanya milik orang besar’ bisa terlihat dalam buku ini, dan membenarkan ungkapan Bambang Purwanto (2007: Ombak) bahwa historiografi Indonesia gagal karena sepanjang perjalanannya rakyat kebanyakkan (badarai) tak sempat masuk atau mendapat tempat dalam rekontruksi sejarah.

Walaupun demikian buku ini sudah mulai mencoba membahas bagian yang belum ‘terlirik’ atau tak sempat diungkapkan oleh ilmuan sosial dan para sejarawan, sehingga dengan memahami dasawarsa ini, maka kita bisa mengetahui dan akhirnya menjadi bijaksana dalam menilai kejadian yang ‘sebangsa’ dengan hal ini di Indonesia dan Sumatra Barat pada khususnya . Dan dengan hadirnya buku ini, maka kita bisa mendapatkan kembali sejarah yang hilang juga bisa menghilangkan haus akan sejarah Sumatra Barat pada dasawarsa 1950-an.

***Penulis adalah Mahasiswa Sejarah dan tergabung dalam Komunitas Hujan.

Pengaruh Mitologi dalam Dunia Laut
Oleh : Rudi Hartono Gece***

Judul : Dunia Maritim Pantai Barat Sumatra
Penulis : Gusti Asnan
Penerbit : Ombak : Yogyakarta
Cetak : Pertama, Juli 2007
Tebal : IX + 405 Hal

Kecenderungan pemerintah dalam masa kotemporer, sudah mulai melirik sektor yang tak lagi hanya wilayah darat, tetapi telah mulai ‘sadar’ bahwa wilayah laut Indonesia adalah kekayaan maha dahsyat bila dikelola dengan tepat, dan baru percaya lautlah wilayah terbesar yang dimiliki Indonesia.

Di dalam buku ini bisa dilihat bagaimana ‘tuan’ dari Indonesia (Hindia Belanda) khusus pantai barat Sumatra mengelola dan memprioritaskan masalah kelautan ini. Bagaimana kesadaran dari orang asing tersebut dengan potensi yang terkandung dalam wilayah ini.

Tetapi yang perlu diperhatikan yakni konsep pantai barat Sumatra disini mengundang artian pantai barat Sumatra yang menjadi satu kesatuan administrative. Dan wilayahnya yakni mulai dari Inderapura di Selatan hingga Singkel (Aceh) di Utara seperti ditegaskan dalam Besluit van de hooge regeering (keputusan dari kepala pemerintahan) tahun 1825, atau tepatnya 20 Desember 1825 dan yang menjabat pada masa itu yakni H.J.J.L de Stuers yakni pada masa jabatannya yakni Desember 1824 sampai dengan Juli 1829 (Gusti Asnan: 2006).

Aspek maritim yang menjadi fokus utama disertasi yang telah dibukukan ini adalah aspek perdagangan dan pelayaran. Hal ini disebabkan karena aspek perkapalan, perikanan, perampokan, mitologi akan bergerak dengan sendirinya bila dua aspek di atas bergerak dan berkembang.

Karena pemahaman yang analisa yang tajam dari Kolonial Belanda terhadap potensi yang dimiliki oleh daerah ini, maka diawal langsung langsung terlihat daerah ini menjadi perintis.

Akhirnya aspek perdagangan dan perkapalan mulai secara sungguh-sungguh dimasukan dalam sistem ekonomi yakni tahun 1819 (hal 13) dan sejak tahun ini dua aspek menjadi prioritas.

Tetapi yang perlu dicurigai yaknim mengapa mitologi laut seolah ‘dianak tirikan’ bukankan pemahaman terhadap mitos telah lama berkembang dan sangat mempengaruhi budaya sehingga akhirnya berorientasi pada perilaku masyarakat.

Sampai sekarang bisa kita lihat bagaimana penghargaan masyarakat pantaidi Minangkabau terhadap laut. Bila terjadi kekurangan dan banyak musibah, maka dengan sendirinya upacara atau ritualpun dilaksanakan. Umumnya di daerah pantai masyarakat menyembelih kerbau yang di simbolkan sebagai hewan berarti bagi orang Minang, dan darahnya dicurahkan ke laut.
Dengan memahami dan menjelaskan pengaruh mitos-mitos yang ada di daerah Inderapura sampai ke Singkel yang pasti berbeda, maka dengan sendirinya muncullah pemahaman dan kebijaksanaan dari perilaku penguasa di sana, mengapa kebijakan ini dilakukan.

Akhirnya buku ini tentunya sangat bermanfaat bagi kita yang sadar dan menyukai dunia maritim sehingga tentu dengan sendirinya menimbulkan kepahaman. Buku ini juga layak menjadi penambah dan mungkin awal dari literatur tentang maritim Indonesia khususnya pantai barat Sumatra, terlebih bahasa yang digunakan komunikatif danjuga mengunakan bahasa sedikit popular.
*** Penulis adalah mahasiswa Ilmu Sejarah dan sekarang di FLI (Forum Lintas Ilmu) dan LPK dan sekarang aktif di buletin Independen.